 |
| banjir di perkotaan |
Setelah tahun 2002 banjir melanda wilayah Ibukota dan sekitarnya, awal Februari 2007 banjir kembali menenggelamkan rumah warga di sebagian wilayah Jabodetabek. Banjir yang diduga sebagai siklus lima tahunan ini, telah memecahkan rekor banjir sebelumnya, akibat hantaman air itu infrastruktur Ibukota terganggu. Dalam bincang-bincang dengan eramuslim, Pengamat Perkotaan dari Institut Tekhnologi Bandung Ir. Rudianto Handojo mengungkapkan mengapa masalah banjir di Jakarta tidak bisa tertuntaskan dan malah makin parah.
Menurut Anda, mengapa banjir di Jakarta makin parah, dibandingkan tahun 2002 lalu, apa sebenarnya penyebabnya?
Pertama, kalau kita sekarang berbicara, andalan kita banjir kanal, sekarang sudah ada Banjir Kanal Barat dan sedang membangun Banjir Kanal Timur, mudah-mudahan selesai. Tapi jangan berharap terlalu banyak kalau Banjir Kanal Timur selesai lantas akan bebas banjir. Karena itu desain zaman Belanda tahun 1930-an, untuk menjangkau Jakarta tahun 1950. Kalau kemudian kita bangun pasti desain tahun 50-an dengan desain tahun 2000 sudah jauh berbeda sekali. Pasti tidak akan sanggup menampungnya.
Namun apabila merujuk pertanyaan tadi, saya harus jelaskan bahwa banjir ini masalah yang tidak berdiri sendiri. Kenapa demikian, karena kita tahu alasan yang mempengaruhinya adalah daerah aliran sungai (DAS). Saya mencoba membagi atas tiga bagian, yakni bagian hulu, tengah kemudian hilir, ditambah muara. Kita mempunyai muara, tetapi yang bisa ditangani secara langsung oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta hanya di daerah hilir dan muaranya, sedangkan untuk daerah tengah dan hulu tidak bisa dijangkau oleh DKI Jakarta. Padahal di sanalah hujan yang terjadi akhir-akhir ini terjadi, di bagian hulu dan tengah daerah aliran sungai.
Daerah aliran sungai hulu dan tengah yang anda maksud itu mana saja?
Kalau bicara 13 sungai yang mengalir ke DKI Jakarta, hulunya itu mulai di daerah puncak Bogor, tengahnya di wilayah Cibinong, dan juga Depok. Di sana terjadi penggundulan hutan, pohon-pohonan hilang diganti dengan villa dan sebagainya. Itu yang berpengaruh sangat besar, bukan saja pohonnya yang tidak menyerap air, tanahnya pun tidak bisa menyerap air.
Untuk pembenahannya memang harus dilakukan secara teknis, penyerapan buatan itu bisa saja, tetapi masalahnya adalah pemerintah DKI Jakarta tidak boleh melakukan pembiayaan di luar daerahnya, padahal daerah sana di bawah Pemda Jawa Barat dengan anggaran yang tersedia relatif sedikit, rasanya tidak terlalu berkepentingan dengan yang terjadi di DKI Jakarta. Karenanya Gubernur Sutiyoso ingin membiayainya, dengan melakukan cross subsidi, karena merasa memiliki anggaran lebih banyak. Namun hal itu dirasakan belum memungkinkan dengan peraturan yang ada.
Apakah langkah itu cukup efektif mengurangi ancaman banjir di Ibukota?
Kalau langkah-langkah itu dilakukan dengan betul-betul terukur dan jelas, hasilnya bisa efektif. Tapi jika penanganannya tidak terukur, saya tidak yakin berhasil.
Lalu, dalam jangka pendek, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi banjir?
Tentu yang nomor satu adalah pengetatan peraturan, dalam peraturan sebetulnya sudah ada pengaturan koefisien luas bangunan, dan koefisien yang boleh menjadi perkerasan (areal yang dibangun), namun banyak yang dilanggar. Daerah hijau semua sudah berubah menjadi perumahan, tetapi yang harus bisa dilakukan adalah bagaimana mereka yang mengambil hak air ini, karena air mempunyai hak meresap ke tanah tapi tanah itu kemudian ditutup dengan jalan, dengan adanya bangunan, harus ada ganti bagi daerah resapan.
Jadi apapun yang dibuat perkerasan, harus bisa diganti dengan peresapan buatan. Sehingga ada daerah alternatif dan untuk itu perlu dibuat lagi danau-danau (situ) sebanyak mungkin. Saat ini keberadaan situ sudah berkurang dari jumlah awalnya, hanya tinggal beberapa puluh saja. Jadi kita harus membuat lagi sebanyak mungkin. Karena itu yang akan berperan sebagai penjaga air-air.
Kemudian sebisa mungkin dilakukan injeksi ke bumi untuk mengisi kantong-kantong di bawah tanah, kalau airnya mengalir ke Jakarta akan menjadi air tanah dan bisa menahan intrusi air laut.
Dengan kata lain, selama ini ada yang salah dalam pelaksanaan pembangunan di kota Jakarta?
Menurut Anda, mengapa banjir di Jakarta makin parah, dibandingkan tahun 2002 lalu, apa sebenarnya penyebabnya?
Pertama, kalau kita sekarang berbicara, andalan kita banjir kanal, sekarang sudah ada Banjir Kanal Barat dan sedang membangun Banjir Kanal Timur, mudah-mudahan selesai. Tapi jangan berharap terlalu banyak kalau Banjir Kanal Timur selesai lantas akan bebas banjir. Karena itu desain zaman Belanda tahun 1930-an, untuk menjangkau Jakarta tahun 1950. Kalau kemudian kita bangun pasti desain tahun 50-an dengan desain tahun 2000 sudah jauh berbeda sekali. Pasti tidak akan sanggup menampungnya.
Namun apabila merujuk pertanyaan tadi, saya harus jelaskan bahwa banjir ini masalah yang tidak berdiri sendiri. Kenapa demikian, karena kita tahu alasan yang mempengaruhinya adalah daerah aliran sungai (DAS). Saya mencoba membagi atas tiga bagian, yakni bagian hulu, tengah kemudian hilir, ditambah muara. Kita mempunyai muara, tetapi yang bisa ditangani secara langsung oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta hanya di daerah hilir dan muaranya, sedangkan untuk daerah tengah dan hulu tidak bisa dijangkau oleh DKI Jakarta. Padahal di sanalah hujan yang terjadi akhir-akhir ini terjadi, di bagian hulu dan tengah daerah aliran sungai.
Daerah aliran sungai hulu dan tengah yang anda maksud itu mana saja?
Kalau bicara 13 sungai yang mengalir ke DKI Jakarta, hulunya itu mulai di daerah puncak Bogor, tengahnya di wilayah Cibinong, dan juga Depok. Di sana terjadi penggundulan hutan, pohon-pohonan hilang diganti dengan villa dan sebagainya. Itu yang berpengaruh sangat besar, bukan saja pohonnya yang tidak menyerap air, tanahnya pun tidak bisa menyerap air.
Untuk pembenahannya memang harus dilakukan secara teknis, penyerapan buatan itu bisa saja, tetapi masalahnya adalah pemerintah DKI Jakarta tidak boleh melakukan pembiayaan di luar daerahnya, padahal daerah sana di bawah Pemda Jawa Barat dengan anggaran yang tersedia relatif sedikit, rasanya tidak terlalu berkepentingan dengan yang terjadi di DKI Jakarta. Karenanya Gubernur Sutiyoso ingin membiayainya, dengan melakukan cross subsidi, karena merasa memiliki anggaran lebih banyak. Namun hal itu dirasakan belum memungkinkan dengan peraturan yang ada.
Apakah langkah itu cukup efektif mengurangi ancaman banjir di Ibukota?
Kalau langkah-langkah itu dilakukan dengan betul-betul terukur dan jelas, hasilnya bisa efektif. Tapi jika penanganannya tidak terukur, saya tidak yakin berhasil.
Lalu, dalam jangka pendek, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi banjir?
Tentu yang nomor satu adalah pengetatan peraturan, dalam peraturan sebetulnya sudah ada pengaturan koefisien luas bangunan, dan koefisien yang boleh menjadi perkerasan (areal yang dibangun), namun banyak yang dilanggar. Daerah hijau semua sudah berubah menjadi perumahan, tetapi yang harus bisa dilakukan adalah bagaimana mereka yang mengambil hak air ini, karena air mempunyai hak meresap ke tanah tapi tanah itu kemudian ditutup dengan jalan, dengan adanya bangunan, harus ada ganti bagi daerah resapan.
Jadi apapun yang dibuat perkerasan, harus bisa diganti dengan peresapan buatan. Sehingga ada daerah alternatif dan untuk itu perlu dibuat lagi danau-danau (situ) sebanyak mungkin. Saat ini keberadaan situ sudah berkurang dari jumlah awalnya, hanya tinggal beberapa puluh saja. Jadi kita harus membuat lagi sebanyak mungkin. Karena itu yang akan berperan sebagai penjaga air-air.
Kemudian sebisa mungkin dilakukan injeksi ke bumi untuk mengisi kantong-kantong di bawah tanah, kalau airnya mengalir ke Jakarta akan menjadi air tanah dan bisa menahan intrusi air laut.
Dengan kata lain, selama ini ada yang salah dalam pelaksanaan pembangunan di kota Jakarta?
Jakarta sudah sedemikian rupa berubah, tapi kemampuan mengantisipasi perubahan ini selalu terlambat. Ibaratnya, kita punya jalan di DKI Jakarta dari tahun 1950-an tapi tidak diubah sampai sekarang, pasti akan mengalami kesemrawutan, sehingga kita harus membuat jalan lebih besar, jalan tol, nah jalan-jalan tol besar itu ibarat kita sedang membuat banjir-banjir kanal.
jadi intinya, adalah sistem drainase kita rasanya tidak mencukupi. Yang harus dilakukan oleh pemda adalah membuat normalisasi seperti pelebaran sistem drainase supaya bisa menampung air. Itupun belum cukup. Kita harus mempunyai sistem yang memang sesuai dengan Jakarta sampai tahun 2050, jangkauan kita harus ke depan. Jakarta tahun 2050 dengan sistem drainase yang terdesain untuk menjangkau kepadatan penduduk pada masa itu.
Maksud Anda, pembangunan di Jakarta harus diseimbangkan dengan pembuatan resapan air yang memadai?
Betul, memang ada aturan yang mengharuskan bahwa disetiap kavling rumah dibangun satu sumur resapan, tapi saya tidak pernah melihat evaluasinya, sejauhmana efektifnya dan apakah hal itu dilakukan atau tidak. Harusnya kalau mau konsekuen bukan hanya rumah yang melakukan itu, tapi seluruh bangunan-bangunan gedung, jalan, semua diwajibkan membuat peresapan air pada ruas-ruas jalan itu.
Bagaimana dengan keberadaan pintu-pintu air?
Itu sepertinya bukan untuk mengurangi banjir ya, tapi untuk mengatur supaya banjirnya merata, jangan disatu tempat banjirnya 5 meter, tapi di tempat lain 1 meter. Bukan untuk mengurangi, hal itu dilakukan kurang lebih hanya untuk menyeimbangkan tekanan air, namun tetap saja kita tidak bisa mengatasi tekanan air yang volumenya demikian besar.
Dan satu hal lagi yang perlu diketahui bahwanya banjir ini terjadi karena perubahan iklim global. Dulu kita sangat terbiasa dengan curah hujan yang relatif teratur mulai bulan September, Oktober, November, Desember dan Januari, tetapi saat ini entah memang karena pemanasan global kita jadi mengenal yang namanya badai. Padahal 20 tahun lalu tidak ada badai di sini, hanya diwilayah sub-tropis seperti Filipina dan Hongkong. Dan pada waktu dulu kita juga hanya mengenal dengan istilah banjir besar dengan R50, kalau intesitasnya sering R25, kemudian R10, dan sekarang sudah ada R5. Untuk R5 ini adalah peristiwa banjir besar yang terjadi 5 tahun sekali.
Setahu saya kalau ada banjir besar yang tidak tertangani kita menyebutnya R25, itu berarti terjadi setiap 25 tahun sekali, tapi kemudian 10 tahun lagi terjadi kemudian disebut R10. Dapat dikatakan banjir yang terjadi saat ini disebabkan adanya fluktuasi hujan. Kalau dulu hujan bisa terbagi dari enam bulan, lima bulan, ataupun empat bulan secara merata, namun untuk sekarang terjadi hanya pada satu pekan saja, otomatis kandungan air ditujuh pekan itu sebetulnya, tidak bisa ditampung dengan sistem apapun
.
Jadi penyebab banjir yang terjadi akhir pekan lalu itu salah satunya karena ada perubahan karakter cuaca global, bukan semata-mata tata ruang kota yang salah?
Ya ada perubahan iklim.
Anda punya usulan sistem apa yang bisa diterapkan di negara kita untuk antisipasi banjir?
Jadi penyebab banjir yang terjadi akhir pekan lalu itu salah satunya karena ada perubahan karakter cuaca global, bukan semata-mata tata ruang kota yang salah?
Ya ada perubahan iklim.
Anda punya usulan sistem apa yang bisa diterapkan di negara kita untuk antisipasi banjir?
Kalau bicara hulu, kita harus membuat parit-parit bertangga untuk sebuah jebakan supaya air dapat menyerap. Di daerah tengah membuat danau-danau dan harus ada sistem injeksi air. Kita sudah mempunyai teknologinya dan itu tidak sulit. Kalau di kota DKI Jakarta sendiri selain melakukan normalisasi, juga harus menambah daya serap air. Hal ini akan mengalami masalah kesulitan jika air banjir bertemu dengan air pasang saat bulan purnama. Banjir itu tahan lama dan mengendap.
Pernah juga ada usulan yang sangat inkovensional, yakni membuat danau air tawar di laut, dengan cara laut dibentengi sampai titik tertentu yang cukup besar kemudian air di situ dipompa ke luar. Memang biayanya besar dan itu bisa diparalelkan, tapi ini bukan usulan dari saya ya, saya hanya mempelajarinya. Ini bisa saja dilakukan, tetapi membutuhkan kajian yang panjang, menyangkut lingkungan dan juga pembiayaan. Selama kita bisa membiayainya sendiri menjadi satu kawasan yang bagus, hal ini mungkin saja dilakukan.
Prinsipnya membuat suatu grafitasi, selama ini kondisi di Jakarta landai dari ujung selatan sampai ke lautnya, sehingga air pelan mengalir. Yang bisa dilakukan adalah membuat permukaan air di laut jauh lebih rendah sehingga membuat air lancar dan cepat mengalir. Karena seolah-olah muka laut direndahkan atau diturunkan. Saya anggap itu usulan yang masuk akal, meskipun inkonvensional, tetapi bisa dilakukan.
Sumber:
http://www.eramuslim.com/berita/bincang/ir-rudianto-handojo-untuk-atasi-banjir-kembalikan-hak-resapan-air.htm
Pernah juga ada usulan yang sangat inkovensional, yakni membuat danau air tawar di laut, dengan cara laut dibentengi sampai titik tertentu yang cukup besar kemudian air di situ dipompa ke luar. Memang biayanya besar dan itu bisa diparalelkan, tapi ini bukan usulan dari saya ya, saya hanya mempelajarinya. Ini bisa saja dilakukan, tetapi membutuhkan kajian yang panjang, menyangkut lingkungan dan juga pembiayaan. Selama kita bisa membiayainya sendiri menjadi satu kawasan yang bagus, hal ini mungkin saja dilakukan.
Prinsipnya membuat suatu grafitasi, selama ini kondisi di Jakarta landai dari ujung selatan sampai ke lautnya, sehingga air pelan mengalir. Yang bisa dilakukan adalah membuat permukaan air di laut jauh lebih rendah sehingga membuat air lancar dan cepat mengalir. Karena seolah-olah muka laut direndahkan atau diturunkan. Saya anggap itu usulan yang masuk akal, meskipun inkonvensional, tetapi bisa dilakukan.
Sumber:
http://www.eramuslim.com/berita/bincang/ir-rudianto-handojo-untuk-atasi-banjir-kembalikan-hak-resapan-air.htm
.jpg)
.jpg)
.jpg)
